https://kuesioner.oxygen.id/nbproject/private/spulsa/ https://rsudsosodoro.bojonegorokab.go.id/wp-content/-/rs-dana/ https://rsudsosodoro.bojonegorokab.go.id/wp-content/plugins/demo-gratis/ https://akhmal.smkn1samarinda.sch.id/wp-includes/spulsa/ https://aeac.psti.unisayogya.ac.id/wp-includes/system/ https://taep.umm.ac.id/template/app/ https://sinar.febi.iainlangsa.ac.id/febisystem/plugins/selotgacorku/ https://digilib.unjani.ac.id/wp-includes/class/sdana/ https://lapor.jogjaprov.go.id/admin/demo/ https://desawisata.kemendesa.go.id/vendor/sgacor/

Peran Diskominfo sangat Penting dalam Layanan MPP – DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BannerBerita

Peran Diskominfo sangat Penting dalam Layanan MPP

Jakarta – Bertempat di Ruang Majapahit, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Aryanto Tinambunan, beserta rombongan tim pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kabupaten Dairi diterima oleh Asisten Deputi (Asdep) Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif, Noviana Andrina. Rombongan yang dikoordinir oleh Asisten Pemerintahan Jonny Hutasoit menyampaikan maksud dan tujuan kepada Asdep (Kamis, 7/4/2022).

“Pemerintah Kabupaten Dairi akan mendirikan Mal Pelayanan Publik dalam waktu dekat, terkait itu kiranya Kementerian PAN dan RB memberikan arahan dan bimbingan sehingga kami bisa membentuk Mal tersebut sesuai aturan yang ada,” ujar Jonny. Jonny juga menyampaikan paparan terkait persiapan pendirian MPP seperti profil Kabupaten Dairi, aturan yang ada, jenis layanan, rencana lokasi dan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Asdep Noviana Andrina menyampaikan aturan dan perkembangan MPP di Indonesia. “Per 1 April 2022 baru 56 MPP di Indonesia. MPP dijadikan sebagai pintu masuk revitalisasi reformasi birokrasi melalui pelayanan publik di seluruh Pemda,”ujarnya mengawali pemaparan.

“Mendirikan MPP tidak harus membangun gedung baru yang besar dan megah. Silahkan dioptimalisasi gedung yang ada,” ujar Noviana menanggapi apabila Pemda kesulitan dalam menyediakan gedung baru.

Noviana menambahkan bahwa beberapa klasifikasi MPP berdasarkan bisnis pelayanan yaitu layanan 2.0 dengan fitur hanya sistem pendaftaran dan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) hingga layanan 2.2 dengan fitur sampai tersedianya layanan daerah digital (e-Services).

Hal penting yang perlu dipersiapkan adalah sistem informasi dalam setiap layanan di lingkungan MPP. “Semua layanan harus berbasis digital, peran Dinas Komunikasi dan Informatika sangat penting untuk menyiapkan TI,” ujar Noviana terkait penyediaan sarana dan prasarana.

Turut ikut serta dalam koordinasi dan konsultasi ini adalah Kadis DPMPTSP Oloan Hasugian, Kadis PUTR Hotmaida Dina Uli Butar-Butar, Kepala Bappelitbangda Surung Charles Lamhot Bantjin dan Kabag Organisasi.

Related Articles

Back to top button